Sidang skripsi si sekolah tinggi ilmu hukum dharma andigha

Diskusi Publik yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM dengan tema: “Pancasila dan Revolusi Industri 4.0 (Era Digitalisasi) dihadiri kurang lebih 100 orang peserta.

Acara yang berlangsung di Aula STIH IBLAM School tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya adalah Dr. Ani Purwati, S.H, M.Hum, Plt. Deputi Hukum, Advokat dan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Irjen Pol. Drs. Refdi Andi, M.Si, Koordinator Staf Ahli Kapolri, Dr. Afdhal Mahatta, S.H, M.H. Tenang Ahli Komisi III DPR RI, Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H, M.H. Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Dr. Juwita, S.H, M.H. Dosen Senior STIH IBLAM, Andi Ryza, S H, Ketua Umum DPP. Human Illumination, dan Brigjend Toto Imam Santoso dari TNI Angkatan Darat serta beberapa mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi sebagai peserta.

Pada kesempatan itu, Ani Purwati mengingatkan bahwa, ideologi Pancasila tetapi menjadi tanggung jawab kita semua selaku anak bangsa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018.

“Nilai-nilai Pancasila itu perlu kita implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BPIP merupakan sebuah lembaga yang selalu mengutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Ani dalam diskusi publik di Aula STIH IBLAM, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Menurut Ani, Pancasila bukan hanya sebatas slogan semata, namun lebih dari itu, Pancasila sebagai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

“Kita semua sebagai anggota masyarakat tentu sudah memahami ideologi Pancasila sebagai dasar negara, bahkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,” paparnya.

Sementara itu, Irjen Pol Refdi Andi, M. Si mengungkapkan, banyak pihak yang tidak menghendaki negara Indonesia menggunakan dasar dasar negara.

“Mereka itu tidak menghendaki Indonesia menggunakan dasar negaranya yakni Pancasila. Mengapa demikian, karena Pancasila bisa menyatukan rakyat Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan bangsa yang pluralis. Meski berbeda agama dan kepercayaan, suku dan bahasa, tapi Pancasila lah yang bisa menyatukan kita,” kata Refdi Andi mengakui.

Di tempat yang sama, Mahasiswa Sekolah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Hardi Fardiansyah menilai, Diskusi Publik yang digagas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ini sangat representatif apalagi didukung oleh pembicara yang sangat kompeten.

“Kami dari STIH Dharma Andhiga sangat berterimakasih atas undangannya selaku peserta dalam acara ini. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dan menjalin kerjasama dengan lain,” ujar Hardi saat ditemui Otoritasnews.Co.Id usai acara diskusi publik.

Mencermati diskusi publik tersebut, Hardi berpendapat bahwa Pancasila tak pernah sirna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kata Hardi, Pancasila itu selalu hadir di setiap zaman.

“Sejak Era dahulu, Era milenial serta Era digital sampai Era kedepannya Pancasila tetap tumbuh dan berkembang. Pancasila bisa menyesuaikan diri dengan zaman, namun zaman tak bisa merubah Pancasila,” ulasnya. (Arum)